MedanEkspress | Jakarta – Di bawah sorot lampu ruang Sidang Promosi Terbuka Universitas Jayabaya, Selasa (12/5/2026), Irjen Pol (Purn) Anang Syarif Hidayat berdiri tegak. Mantan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung ini bukan sedang menghadapi situasi taktis di lapangan. Melainkan sedang mempertahankan buah pemikiran akademisnya demi masa depan maritim Indonesia.
Hari itu menjadi pembuktian penting bagi sang purnawirawan jenderal bintang dua. Ia resmi menyematkan gelar Doktor Ilmu Hukum di depan namanya. Langkah ini ia capai usai sukses membedah benang kusut koordinasi penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Latar belakang penugasan Anang yang panjang di wilayah kepulauan membuatnya paham betul bahwa laut Indonesia adalah berkah sekaligus tantangan besar. Sebagai jalur urat nadi perdagangan internasional, wilayah laut nasional sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
Dalam disertasinya, Anang menyoroti potret nyata di kawasan maritim saat ini yang kian kompleks. Mulai dari riuhnya praktik illegal fishing, penyelundupan barang terlarang, pelanggaran batas wilayah perairan, hingga ancaman nyata terhadap kedaulatan negara.
"Penguatan kewenangan dan sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi kunci utama menjaga keamanan laut Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman," ujar Anang hangat usai persidangan. Menurutnya, ego sektoral harus dilebur ke dalam sebuah sistem penegakan hukum maritim yang jauh lebih terintegrasi.
Gagasan segar Anang tidak sekadar menjadi tumpukan kertas di rak perpustakaan. Ketua Sidang, Prof. Yuhelson, memuji hasil penelitian tersebut yang dinilai memiliki nilai kebaruan (novelty) yang sangat relevan.
“Disertasi ini memberikan kontribusi strategis terhadap pengembangan kebijakan keamanan laut nasional, terutama dalam memperkuat konsep politik hukum keamanan laut di kawasan ZEE,” ungkap Yuhelson bangga.
Penelitian ini dinilai mampu menjembatani teori hukum akademis dengan kebutuhan adaptif regulasi global di lapangan. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas reputasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya yang berdiri sejak 1958. Kampus ini terus konsisten melahirkan pemikir tangguh dari kalangan penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, advokat, hingga jajaran perwira tinggi TNI-Polri.
Suasana khidmat sidang hari itu terasa kian istimewa berkat hadirnya deretan tokoh elite pertahanan dan keamanan Indonesia. Kursi undangan dipenuhi oleh para kolega purnawirawan yang pernah bahu-membahu menjaga stabilitas negara.
Tampak hadir memberikan dukungan moral antara lain, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono (Mantan Panglima TNI), Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono (Mantan Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar (Mantan Kepala BNPT), Komjen Pol (Purn) Petrus R. Golose (Mantan Kepala BNN) dan Marsdya TNI (Purn) Imron Baidirus (Mantan Pangkogabwilhan II).
Kehadiran para jenderal Angkatan 88 ini seolah menjadi simbol kuat bahwa meski tugas berseragam telah usai, pengabdian untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi—kali ini lewat jalur ilmu pengetahuan—tidak akan pernah mengenal kata purna.
Sumber: Humas Andalan
